Kejutan Politik: Sri Mulyani Diganti
UNESCO – Langkah Presiden mengganti Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan menjadi sorotan utama di panggung politik nasional. Selama menjabat sejak 2016, Sri Mulyani dikenal sebagai figur teknokrat yang menjaga kredibilitas APBN dan disegani oleh dunia internasional.
Reshuffle kabinet kali ini tidak hanya menciptakan pergeseran politik, tetapi juga membawa pesan penting: arah kebijakan fiskal Indonesia akan mengalami penyesuaian besar. Presiden dalam pernyataannya menegaskan bahwa pergantian ini dilakukan untuk menjawab tantangan ekonomi global, mempercepat penyerapan anggaran, dan mendukung proyek strategis nasional yang ambisius seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Prestasi dan Rekam Jejak Sri Mulyani
Sebelum membahas alasan pergantian, penting untuk melihat kontribusi besar Sri Mulyani:
- Menjaga Stabilitas APBN: Defisit dijaga tetap terkendali meski menghadapi pandemi COVID-19.
- Memimpin Reformasi Pajak: Meluncurkan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) untuk memperkuat penerimaan negara.
- Mendapatkan Pengakuan Dunia: Kerap masuk daftar Menteri Keuangan terbaik versi Global Markets dan media internasional.
- Mengelola Hutang Negara Secara Prudent: Rasio utang tetap di bawah batas aman (kurang dari 40% PDB).
- Transparansi dan Tata Kelola: Memperkuat laporan APBN dan membuatnya lebih mudah diakses publik.
Namun, beberapa kebijakan Sri Mulyani juga mengundang kritik, seperti kenaikan PPN menjadi 11%, penghapusan subsidi energi untuk kelompok tertentu, serta anggaran bansos yang dianggap belum merata.
Alasan Pergantian: Kombinasi Faktor Politik dan Ekonomi
1. Penyesuaian Visi Pemerintahan Baru
Presiden yang baru dilantik memiliki agenda besar, terutama hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan pembangunan IKN. Pendekatan fiskal yang terlalu konservatif dikhawatirkan memperlambat eksekusi program. Dibutuhkan sosok yang lebih agresif dalam mengalokasikan anggaran.
2. Kebutuhan Kebijakan Fiskal yang Lebih Ekspansif
Pemerintah ingin meningkatkan belanja modal untuk infrastruktur, digitalisasi, dan dukungan UMKM. Kebijakan “hati-hati” ala Sri Mulyani perlu disesuaikan agar APBN lebih fleksibel memberi stimulus pertumbuhan ekonomi.
3. Konsolidasi Politik Pasca Pemilu
Kabinet baru perlu mengakomodasi partai koalisi dan memastikan dukungan di parlemen. Kursi Menkeu menjadi salah satu posisi strategis yang bisa membantu konsolidasi politik sekaligus mempercepat sinkronisasi kebijakan lintas kementerian.
4. Persiapan Menghadapi Krisis Global
Fluktuasi harga komoditas, suku bunga tinggi, dan ancaman resesi memerlukan Menkeu yang siap mengambil kebijakan taktis jangka pendek sambil tetap menjaga disiplin fiskal.
Profil Pengganti: Purbaya Yadhi Sadewa
Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Purbaya Yadhi Sadewa, ekonom senior yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Purbaya dikenal luas di kalangan ekonom sebagai figur yang tegas, berpikir strategis, dan dekat dengan sektor perbankan. Dengan latar belakangnya di Kemenko Perekonomian dan pengalaman panjang dalam mengelola kebijakan makro, ia dianggap mampu menjembatani kepentingan politik pemerintah dengan stabilitas fiskal.
Tantangan Besar Menanti Menkeu Baru
Menggantikan Sri Mulyani bukan pekerjaan ringan. Purbaya harus menghadapi beberapa pekerjaan rumah besar:
1. Menjaga Kredibilitas Fiskal
Meskipun diharapkan lebih ekspansif, disiplin fiskal harus dijaga agar Indonesia tidak kehilangan kepercayaan pasar.
2. Mempercepat Penyerapan Anggaran
Belanja negara harus diserap tepat waktu agar efeknya dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha.
3. Reformasi Pajak Lanjutan
Pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat.
4. Pendanaan IKN
Pembangunan Ibu Kota Nusantara memerlukan pendanaan besar. Menkeu baru harus kreatif mencari sumber pembiayaan, termasuk skema KPBU dan investasi swasta.
5. Menjaga Inflasi dan Harga Pangan
Kebijakan fiskal harus sinkron dengan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi agar daya beli rakyat tidak terganggu.
Respons Pasar dan Publik
Penggantian Sri Mulyani memunculkan reaksi beragam.
- Pasar Finansial: awalnya sempat fluktuatif, namun mereda setelah nama Purbaya diumumkan karena ia dianggap kredibel.
- Pelaku Usaha: berharap kebijakan fiskal menjadi lebih pro-bisnis dan mempercepat realisasi insentif.
- Masyarakat: ada yang kecewa karena Sri Mulyani dikenal bersih dan berintegritas, tetapi ada pula yang optimistis pergantian ini membawa energi baru.
Dampak Pergantian Menkeu
Pergantian ini akan berdampak pada arah kebijakan fiskal ke depan:
- Lebih Berani Ambil Risiko: kemungkinan peningkatan belanja modal untuk proyek strategis.
- Stimulus Ekonomi: dukungan lebih besar untuk sektor UMKM dan industri padat karya.
- Risiko Defisit: perlu dikawal agar tidak melebihi batas 3% PDB.
- Kebijakan Pajak: berpotensi ada insentif baru bagi investor atau relaksasi untuk sektor tertentu.
Awal Babak Baru Kebijakan Fiskal
Penggantian Sri Mulyani dari jabatan Menkeu adalah keputusan strategis yang mencerminkan perubahan prioritas pemerintahan. Meskipun ia meninggalkan jejak prestasi yang sulit ditandingi, pergantian ini membuka peluang untuk kebijakan fiskal yang lebih dinamis, pro-pertumbuhan, dan berorientasi pada percepatan pembangunan.
Kini sorotan publik beralih pada Purbaya Yadhi Sadewa dan langkah-langkah awal yang akan diambilnya. Apakah ia mampu menjaga kepercayaan pasar sambil mendukung agenda pembangunan ambisius pemerintah? Lima tahun ke depan akan menjadi ujian nyata bagi arah kebijakan fiskal Indonesia.