Latar Belakang Tokoh
UNESCO – Nadiem Anwar Makarim lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Ia dikenal luas sebagai salah satu pendiri Gojek, perusahaan rintisan teknologi yang mengubah wajah transportasi daring di Indonesia. Kariernya melesat hingga akhirnya ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) pada 2019.
Selama menjabat, Nadiem Makarim meluncurkan berbagai program, termasuk kebijakan Merdeka Belajar dan proyek digitalisasi pendidikan dengan pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah. Program ini awalnya dipuji karena dianggap membawa modernisasi teknologi ke dunia pendidikan. Namun, belakangan proyek tersebut justru menyeret namanya dalam kasus besar yang mengguncang publik.
Proyek Chromebook dan Awal Kontroversi
Proyek pengadaan lebih dari satu juta unit Chromebook berlangsung antara tahun 2019 hingga 2022. Tujuannya adalah mempercepat transformasi digital di sekolah-sekolah, terutama di masa pandemi COVID-19.
Namun sejak awal, sejumlah pihak mengkritisi keputusan untuk menggunakan Chromebook. Perangkat ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) yang memiliki keterbatasan jaringan internet. Selain itu, muncul dugaan bahwa pemaksaan penggunaan Chromebook dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu.
Seiring berjalannya waktu, laporan mengenai dugaan penyimpangan anggaran muncul. Harga laptop yang dibeli pemerintah disebut jauh lebih tinggi dibanding harga pasar. Dari sinilah penyidik mulai membuka kasus yang akhirnya menyeret nama Nadiem Makarim.
Penyelidikan Kejaksaan Agung
Sejak pertengahan 2025, Kejaksaan Agung memanggil sejumlah pejabat dan pihak swasta terkait proyek laptop ini. Nadiem Makarim sendiri beberapa kali diperiksa sebagai saksi.
Setelah melalui serangkaian penyelidikan, pada awal September 2025, penyidik resmi menaikkan statusnya menjadi tersangka. Menurut keterangan resmi, terdapat bukti cukup bahwa Nadiem Makarim berperan dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan kerugian negara.
Nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp 1,98 triliun. Angka fantastis ini membuat kasus tersebut segera disebut sebagai salah satu skandal terbesar di sektor pendidikan.
Penahanan dan Tanggapan Nadiem Makarim
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim langsung ditahan di rumah tahanan Kejaksaan untuk 20 hari ke depan. Saat digiring ke rutan, ia menyampaikan bahwa dirinya siap menjalani proses hukum dan menegaskan keyakinannya bahwa kebenaran akan terungkap.
Dengan wajah tenang namun tegas, Nadiem Makarim mengatakan bahwa ia tidak pernah bermaksud merugikan negara. Ia menambahkan bahwa seluruh kebijakan yang diambilnya semata-mata untuk kepentingan pendidikan dan transformasi digital Indonesia.
Modus Dugaan Korupsi
Penyidik menduga ada beberapa modus yang terjadi dalam kasus ini:
- Mark-up harga pengadaan. Laptop dibeli dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, sehingga menimbulkan selisih yang merugikan negara.
- Pemaksaan penggunaan produk tertentu. Meski ada rekomendasi lain, proyek diputuskan hanya menggunakan Chromebook, mengindikasikan adanya kepentingan bisnis tertentu.
- Keterlibatan pihak swasta. Ada dugaan bahwa sejumlah perusahaan pemasok mendapat keuntungan tidak wajar dari proyek ini.
- Aliran dana. Penyelidik menelusuri dugaan aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak, termasuk kemungkinan ke lingkaran dekat Nadiem Makarim .
Reaksi Publik
Penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim mengejutkan banyak pihak. Ia dikenal sebagai sosok muda dengan reputasi bersih, inovatif, dan modern. Publik sempat sulit mempercayai bahwa tokoh yang pernah digadang-gadang sebagai simbol kemajuan digital Indonesia bisa terseret kasus korupsi.
Di media sosial, tagar tentang kasus ini menjadi trending. Sebagian warganet mengecam keras tindakan korupsi di sektor pendidikan yang menyangkut masa depan anak bangsa. Sebagian lain masih memberikan dukungan moral kepada Nadiem Makarim dan berharap proses hukum berjalan adil.
Reaksi Dunia Pendidikan
Banyak guru dan kepala sekolah yang awalnya menyambut proyek Chromebook dengan antusias, kini merasa kecewa. Beberapa di antara mereka mengeluhkan bahwa laptop yang dibagikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sering bermasalah, dan tidak mendukung aplikasi yang dibutuhkan untuk pembelajaran.
Kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa digitalisasi pendidikan akan kembali dipandang negatif, padahal sebenarnya transformasi teknologi tetap diperlukan. Para pakar pendidikan menilai pemerintah harus mengevaluasi menyeluruh proyek semacam ini agar tidak terulang.
Dampak Politik
Kasus Nadiem Makarim memiliki dimensi politik yang besar. Ia adalah figur publik populer yang pernah menjadi menteri penting dan juga tokoh teknologi yang dihormati. Penetapan tersangka membuat citra pemerintahan terdahulu ikut tersorot.
Selain itu, kasus ini bisa memengaruhi persepsi publik terhadap hubungan antara sektor startup digital dan kebijakan pemerintah. Apakah ada konflik kepentingan? Apakah ada praktik pengaruh bisnis dalam kebijakan pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di ruang publik.
Pandangan Hukum
Para ahli hukum menilai bahwa kasus ini bisa menjadi tonggak penting dalam pemberantasan korupsi. Penetapan tersangka terhadap tokoh besar seperti Nadiem Makarim menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu.
Namun, ada juga kekhawatiran bahwa proses hukum bisa dipolitisasi. Oleh karena itu, transparansi sangat penting agar keadilan benar-benar terwujud.
Jika terbukti bersalah, Nadiem Makarim bisa menghadapi hukuman berat sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana penjara, ia juga berpotensi dikenai denda besar dan kewajiban mengembalikan kerugian negara.
Potret Kontras Nadiem
Kasus ini menciptakan potret kontras perjalanan hidup Nadiem Makarim. Dari seorang visioner yang membangun Gojek hingga menjadi menteri, kini ia menghadapi status sebagai tersangka korupsi.
Bagi sebagian orang, ini adalah ironi. Namun bagi yang lain, kasus ini adalah bukti bahwa jabatan tinggi tidak menjamin kebal hukum.
Kesimpulan
Kasus korupsi laptop Chromebook yang menyeret Nadiem Makarim menjadi pengingat betapa pentingnya integritas dalam mengelola kebijakan publik. Dengan kerugian negara mencapai hampir Rp 2 triliun, skandal ini menjadi salah satu kasus terbesar di sektor pendidikan Indonesia.
Proses hukum akan menjadi ujian, apakah aparat penegak hukum mampu menuntaskan kasus tanpa intervensi. Publik kini menaruh harapan bahwa keadilan ditegakkan, kebenaran terungkap, dan sektor pendidikan bisa kembali bangkit dengan kebijakan yang lebih transparan.